SOEDIRMAN DAN
PEMERINTAH INDONESIA
(1945-1949)
Diajukan
untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Sejarah Revolusi Indonesia
Oleh
Fidya
Faridah Kultsum
1301280
Dosen:
Drs.
Andi Suwirta, M.Hum.
Drs.
Ayi Budi Santosa, M.Si.
Farida
Sarimaya, S.Pd., M.Si.
DEPARTEMEN PENDIDIKAN
SEJARAH
FAKULTAS PENDIDIKAN
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA
BANDUNG
2015
Soedirman dan Pemerintah Indonesia
(1945-1949)
Oleh
Fidya
Faridah Kultsum
Abstrak
Konflik
antara pemerintah sipil dan militer menjadi perhatian penulis dalam membuat
artikel ini. Selalu terjadi perberdaan pandangan diantara keduanya terutama
saat masa Revolusi Indonesia yaitu dalam kurun waktu 1945-1949. Ketidakpuasaan
terhadap tindakan pemerintah, hingga memunculkan konflik sesama bangsa
Indonesia. Hal ini tentu sangat membahayakan terutama akan menimbulkan
perpecahan, yang kemungkinan akan terendus oleh musuh. Sehingga menjadi
penghambat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Tujuan penulisan
artikel ini, penulis ingin meluruskan atas beberapa pendapat yang menyatakan
bahwa Soedirman menentang pemerintah, bahkan dalam suatu sumber disebutkan
Soedirman ini seorang pemberontak terlebih karena kedekatannya dengan Tan
Malaka dan keterlibatannya dalam peristiwa 3 Juli. Perbedaan pandangan
militernya dengan Hatta dan Nasution, juga membangun pikiran bahwa Soedirman
menentang pemerintah. Juga terhadap Soekarno, bahwa antara Pimpinan militer dan
Pimpinan seringkali tak sejalan, bahkan kemarahan Soedirman terhadap Soekarno
menjadi suatu hal yang janggal. Metode yang dikgunakan penulis yaitu kajian
literatur dari berbagai sudut pandang. Sudut pandang pertama penulis dapat
katakan merupakan sudut pandang Soedirman, yang kedua sudut pandang dari
pemerintah (Soekarno, Hatta, dan Sjahrir), kemudian dari sudut pandang yang
lain seperti kesaksian Jaksa Baik yang memperhatikan Hatta, dan menganggap
Soedirman di pihak oposisi pemerintah, dan sudut pandang lain yang mendukung
pemulisan artikel ini. Hasil dari artikel ini, bahwa tuduhan-tuduhan kepada
Soedirman tersebut beberapa dapat disangkal. Dan penulis mendapat kesimpulan
bahwa dalam hubungannya dengan pemerintah Soedirman memiliki cara sendiri.
Keteguhan hatinya itu dapat beliau lunturkan dengan sumpahnya saat diangakat
sebagai Panglima Besar, yaitu sebagai warga Negara Indonesia, dan sebagai
Pimpinan Militer beliau hanya akan tunduk dan taat kepada negara dan akan
mempertahankan negara sampai titik darah penghabisan, mengutamakan persatuan
nasional, dan tidak memihak kepada suatu golongan tertentu
Pendahuluan
Ketegangan
terjadi antara Panglima Besar Tentara dengan pemerintah sipil yang dipimpin
oleh Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, yaitu pada masa negara Indonesia dan Tentara
Indonesia dihadapkan kepada berbagai permasalahan di awal pembentukannya. Kedatangan kembali tentara Sekutu bersama
tentara Belanda yang belum mengakui kedaulatan Republik Indonesia sebagai bekas
tanah jajahannya menjadi tantangan besar bagi Republik ini. Penyelesaian tantangan-tantangan
tersebutlah yang kemudian membuat suatu ketegangan antara pihak militer dan
pemerintah sipil di awal Revolusi terjadi. Perbedaan pandangan politik dan
bentuk perjuangan antara keduanya menjadi dasar ketegangan yang terjadi. Tidak
hanya dengan Panglima Tertinggi yaitu Soekarno, ketagangan Panglima Besar
dengan pemerintahan sipil juga terjadi dengan beberapa tokoh yang berperan di
dalamnya. Seperti Hatta, Sjahrir, dan Amir Sjarifoedin.
“Katanya
sudah merdeka, namun tetap dalam kuasa Belanda”. Hal tersebutlah yang
masyarakat Indonesia rasakan saat zaman revolusi. Kemerdekaan Indonesia atas
jepang yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945, penenentuan wilayah
Indonesia, pembentukan jajaran pemerintahan, telah usai beberapa hari
setelahnya merupakan pernyataan bahwa negeri ini telah merdeka dan membentuk
negara baru di dunia yang dinamakan Indonesia. Namun satu yang masih Indonesia
butuhkan yaitu pengakuan kedaulatan dari negara-negara yang pernah menjajah indonesia
terutama Belanda, yang seharusnya menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia sudah
merdeka. Tapi hal tersebut tidak dilakukan Belanda. Setelah kemenangan pihak Sekutu
akan Jepang, Belanda seakan memiliki kesempatan berkuasa kembali di Indonesia. Hal
ini yang menjadi tantangan dan menimbulkan perbedaan-perbedaan dalam melakukan
perjuangannya.
Antara
pemerintah sipil dan militer keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu Republik
Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Tetapi keduanya memiliki cara pandang
yang berbeda dalam menghadapinya. Diplomasi dan bertempur adalah dua cara yang
dilakukan Indonesia dalam masa revolusinya (1945-1949) yaitu untuk mendapatkan
pengakuan kedaulatan sebagai sebuah negara di mata dunia terutama Belanda. Berbagai
usaha telah dilakukan oleh para diplomat di meja perundingan, dimulai dari
Linggarjati, Renville, Roem-Royen hingga Konferensi Meja Bundar. Tetapi tidak
semulus yang dibayangkan Belanda tetap merongrong Indonesia dengan melanggar
perjanjian-perjanjian. Seperti setelah perjanjian Linggarjati yang disetuji
oleh Indonesia dan Belanda, kemudian dilanggar oleh Belanda dalam aksi militer
pertamanya. Hal ini yang kemudian menjadi pemicu tentara untukk tidak lagi
berunding dengan Belanda. Namun lagi lagi para diplomat memiliki pemikiran
lain, dan tetap melakukan perundingan untuk meminimalisir pertempuran dengan
Belanda.
Perundingan
Renville yang diwakili oleh Amir Sjafrudin pun terjadi. Dan hasilnya sangat
tidak memuaskan. Amir mengundurkan diri sebagai Menteri Pertahanan. Hingga pada
aksi militer Belanda yang kedua diawali dengan penyerangan pasukan Belanda ke
Yogyakarta. Hal ini kembali memicu ketegangan antara pemerintah sipil dan
militer. Sampai kepada penangkapan pemimpim pemerintah sipil beserta
menteri-menterinya yang menyerah. Terjadi kekosongan kekuasaan, namun selain
dibentuknya PDRI di Bukittinggi, Sumatera Barat, tentara menjadi sebuah
pertahanan bagi Republik. Republik ini masih ada karena masih memiliki tentara.
Sudirman sebagai pemimpin tentara yang tidak mau menyerah begitu saja lebih
memilih untuk turun bergerilya bersama
anak-anak buahnya, untuk menunjukan kekuatan tentara Indonesia masih ada.
Dalam
perjalanannya menuju kedaulatan yang penuh Indonesia memiliki banyak sekali
rintangan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hal ini terutama
terjadi antara tentara dan pemerintah sipil. Buku-buku yang penulis baca
sangatlah beragam terutama dalam segi sudut pandang. Ada yang mengatakan bahwa
dalam perbedaannya dengan pemikiran pemerintah sipil, Soedirman sebagai tokoh
militer kemudian menjadi berseberangan dengan militer. Namun disini penulis
lebih meluruskan hal-hal tersebut dengan berbagai sumber lilatur yang
mendukung.
Soedirman dan Sjahrir
Ketegangan
antara Sjahrir dan Soedirman terlihat setelah Soedirman membaca pernyataan
Sjahrir dalam pamfletnya bahwa kemerdekaan penuh dapat diraih lewat diplomasi,
dengan cara pertama yaitu “menyingkirkan semua kolaborator Jepang”. Soedirman
merasa tersinggung karena PETA yang dipimpinnya merupakan bentukan Jepang.
Menurutnya penytaan tersebut menyinggung perasaan kalangan PETA.
Keputusan
Sjahrir menandatangani persetujuan dengan Belanda dalam perjanjian Linggarjati,
juga memicu ketegangan antara Soedirman dan Sjahrir. Soedirman menganggap
Sjahrir mengkhianati cita-cita proklamasi karena diplomasinya menyodorkan opsi
pengakuan wilayah Indonesia yaitu hanya Jawa, Madura, Sumatera dan pembentukan
Republik Indonesia Serikat. Karena keinginan Soedirman, Sjahrir seharunya
mendesak Belanda mengakui seuruh wilayah Indonesia. Soekarno dan Hatta pun
sejalan dengan Sjahrir, hal ini semakin membuat Soedirman kecewa.“.. Panglima
Soedirman tampak menunjukkan sikap tak
setuju dan geleng-geleng kepala,” menurut Iwa K. Soemantri (melihat Soedirman
saat mendengarkan pidato Hatta mengenai perundingan Linggarjati.
Keputusan
Sjahrir menandatangani perjanjian Linggarjati ini juga memicu golongan oposisi
yakni Tan Malaka dalam Persatuan Perjuangannya yang menuntut kemerdekaan 100%.
Hal ini menyeret Soedirman. Dalam beberapa pertemuan Persatuan Perjuangan,
Soedirman terlihat hadir. Soedirman sedikitnya memiliki kesamaan atas tujuan
Persatuan Perjuangan bahwa lebih memilih jalan pertempuran dalam merebut
kemerdekaan dan tidak mengikuti jalur diplomasi. Dalam pidatonya ia mengatakan:
“Saudara-saudara, yang siap sedia membela kemerdekaan 100%! Saya sangat gembira
akan dibentuknya Volksfront yang berani bertanggung jawab itu. Kedudukan dan
kewajiban tentara yang saya pimpin ialah
mempertahankan kemerdekaan 100%. Tentara timbul dan tenggelam bersama
negara. Pemimpin Negara boleh berganti tiga kali sebulan, tetapi tentara tetap
berjuan terus dengan rakyat membela Tanah Air. Lebih baik di atom sama sekali
daripada tidak merdeka 100%”. Pidato Soedirman ini juga yang menjadi dasar
Mohammad Yamin (sebagai salah satu pendukung Persatuan Perjuangan) bahwa
Soedirman berada dipihaknya, dan menentang pemerintah.
Hingga
pada tanggal 3 Juli 1946, Moh. Yamin bersama para tokoh lain, termsuk Jenderal Mayor Soedarsono, Panglima
Devisi III Yogyakarta, menyerahkan maklumat kepada Presiden di Gedung Agung.
Sodarsono menyebutkan penyerahan empat surat itu atas perintah Panglima Besar
Soedirman. Empat maklumat itu isinya dianggap sebagai pengkudetaan pemerintah.
Sehingga bukan mendapat persetujuan dari Presiden namun mereka
ditangkap.Tentang apakah Soedirman benar-benar memberikan perintah itu , tidak
ada ketereagan yang jelas. Soekarno dan Hatta juga tidak percaya bahwa
Soedirmna membuat nota tersebut, karena mereka sebelumnya sudah berbicara dengan
Oerip Sumahardjo, dan kata Oerip itu mustahil dilakukan Soedirman
Kekecewaan
Soedirman terhadap Sjahrir tidak mengurungkan Soedirman untuk tetap bersedia
memenuhi undangan pertemuan dengan Sjahrir di Jakarta, pada November 1946.
Dimana Soedirman harus menandatangani perjanjian genjatan senjata antara
Indonesia dan Belanda. Dalam perbincangan itu, Sjahrir menjelaskan soal jalur
diplomasi yang menurutnya lebih tepat sasaran daripada konfrontasi. Sjahrir
juga menjelaskan, kekuatan tentara Indonesia saat itu tak cukup untuk melawan
Belanda. Setelah mendengar penjelasan Sjahrir tersebut, Soedirman lebih paham
dan dugaan Sjahrir bersekongkol dengan Sekutu ternyata tidak terbukti.
Amir Sjarifoedin dan Kebijakannya
Pada 24 Januari 1946 Amir Sjarifoedin diangkat
sebagai Menteri Pertahanan. Pada masa kabinetnya inilha terjadi
perubahan-perubahan dalam militer baik nama maupun susunannya. Tentara yang
awalnya bernama Tentara Keamana Rakyat kemudian menjadi Tentara Republik
Indonesia. Pemilihan Panglima Tentara juga terjadi pada masa kabinet Amir.
Kemudian terpilih Soedirman sebagai Panglima Tentara pada tanggal 26 Mei 1946.
Amir beserta para pemimpin golongan sayap kiri, berusaha menentang penunjukan
Jenderal Soedirman sebagai Panglima Besar, tetapi mereka tidak berhasil.
Pada
masa kepemimpinanya ini sebagai Menteri Pertahanan, Amir mengubah TKR pimpinan
Soedirman menjadi Tentara Republik Indonesia. Hal ini memiliki tujuan untuk
melebur laskar bersenjata ke dalam suatu wadah. Keinginan Amir tersebut gagal.
Amir lalu membentuk Biro Perjuangan, yang dipimpin Mayor Jenderal Djoko
Soejono. Di Biro ini laskar-laskar dipelihara dan dipersenjatai. Dan dibiayai
oleh Kementerian Pertahanan.Hal ini yang tidak disukai Soedirman karena biaya
untuk Biro lebih besar dibandingkan untuk TRI . dan Kewenangan Soedirman di TRI
juga terpangkas.
Ketidakpercayaan
Amir terhadap TRI mendorongnya untuk membentuk Pendidikan Politik Tentara
(Pepolit) yaitu pembinaan opsir-opsir politik yang kemudian dilantik dan diberi
pangkat militer. Orang-orang ini berasal dari Pemuda Sosialis Indonesia pendukung
Amir. Menurut Rushdy Hoesein, tindakan Amir ini dilakukan untuk memata-matai
tentara lewat orang-orang kepercayannya. Ketidakpercayaan Amir ini adalah karena
TRI merupakan tentara bentukan penjajah baik dari KNIL maupun dari PETA. Dan
kebencian terhadap PETA yang ia sebut sebagai antek Jepang, dengan Soedirman di
dalamnya ini disebabkan oleh siksaan yang dialaminya selama penahanan Jepang.
Pepolit
juga menjadi alat untuk mewujudkan ambisi Amir yaitu membentuk militer ala
Pasukan Merah Uni Soviet. Keberadaan Pepolit ditentang Markas Bear Tentara.
Soedirman menolak militer dipimpin sipil. Yang menurutnya gemar berdiplomasi.
Kebijakan
ReRa ( Reorganisasi dan Rasionalisasi) tentara juga tidak disukai Soedirman,
pada 1947 Soedirman “disingkirkan”. Pangkatnya diturunkan menjadi letnan
jenderal. Ia hanya ditunjuk sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Mobil.
Kebijakan ReRa ditentang oleh tentara . Walaupun telah disetujiui oleh Presiden
tetap tidak sedikit yang menentang keputusan Amir. Baik dari kalangan tentara
maupun anggota KNIP. Akhirnya Presiden mencabut kembali keputusan itu. Kabinet
Amir runtuh. Lebih lagi tentara kembali
bersatu di bawah pimpinan Soedirman dalam perang gerilya saat Belanda menyerang
pada 19 Desember 1948. Setelah itu kemudian pangkatnya kembali menjadi Panglima
Besar, yaitu saat ReRa berada dibawah kabinet Hatta.
Perbedaan Pandangan Militer dengan
Hatta
Hatta
berpandangan bahwa tentara Indonesia harus bisa profesional, menurut Anhar
Gongong itulah mengapa Hatta meneruskan ReRa (Reorganisasi dan Rasionalisasi)
tentara yang sebelumnya dilaksanakan oleh Amir Sjarifoedin. Bukan karena ingin
berseberangan dengan Soedirman. Namun, karena Hatta perlu menyelesaikan masalah
tentara dengan cepat. Terlebih lagi karena faktor ekonomi. Tetapi Hatta tidak kemudian menurunkan
pangkat Soedirman seperti yang dilakukan Amir. Ini merupakan bentuk bahwa Hatta
tetap ingin menjalankan misinya tanpa menghilangkan rasa hormatnya kepada
Soedirman.
Dalam
melakukan rasionalisai, Hatta memperoleh dukungan kuat dari Nasution., yang
menjadi Panglima Devisi Siliwangi. Nasution dan T.B Simatupang menyetujui akan
dilakukannya perampingan pasukan. Tetapi Jenderal Soedirman dan Oerip yang
menyadari adanya situasi krisis di dalam tubuh angkatan bersenjata, beranggapan
bahwa pemangkasan seperti itu harus ditunda dulu, meskipun perlu biaya tinggi
untuk mempertahankan unit-unit tentara yang bukan reguler. Pembenaran terhadap
kebijakan Hatta dilakukan Nasution dan Simatupang atas dasar ekonomi.
Kekecewaan yang terjadi terutama pada kalangan militer di Surakarta terjadi,
dan mereka kecewa akan status Devisi Siliwangi yang dianakemaskan. Sehingga
terjadi pemberontakan pada 1948.
Ketidaksejalannya
Hatta dan Soedirman juga terjadi saat Soedirman memberi keterangan kepada pers
bahwa tentara harus bersikap ofensif . Sedangkan menurut Hatta keterangan
tersebut akan mengkhawatirkan karena dapat dicap agresif oleh Komisi Tiga
Negara, yang sedang mengawasi genjatan senjata. Hatta mengingatkan Soedirman
bahwa apa yang dilakukan tentara harus tetap pada strategi politik. Seperti
yang dikatakan Soedirman sendiri bahwa “Tentara adalah alat negara. Tentara
tidak berpolitik. Politik tentara adalah politik negara.”.
Hatta
menempatkan tentara harus tunduk kepada pemerintah seperti yang berlaku di
Barat. Itulah beliau tidak diikutaktifkan dalam pemerintahan Orde Baru. Beliau
bahkan mengatakan ketidaksetujuan beliau pada pemerintahan Orde Baru yang
mengagungkan militer dengan mengatasnamakan Soedirman “Seolah-olah Indonesia
merdeka, bermula dari dia” katanya. Menurut Hatta Soedirman baru dikenal
setelah Indonesia merdeka, jauh sebelum itu orang-orang dalam pergerakan
politiklah yang berperan. Tentara baru dikenal setelah Indonesia merdeka.
Kecewa Panglima Besar terhadap Panglima
Tinggi
Kapten
Soepardjo menunjukan surat pengunduran diri yang sudah ditandatangani Soedirman
yang belum bertanggal,kepada Nasution. Namun Soedirman membatalkannya setelah mendengarkan
penjelasan Nasution, bahwa pentingnya persatuan antara TNI dan Soekarno-Hatta
ketimbang strategi perjuangan.Keinginan mengundurkan diri Soedirman ini adalah
sebagai bentuk kekecewaan Soedirman atas tindakan Soekarno.
Pagi
itu Soedirman keluar rumahnya di Jalan Bintaran Wetan, Yogyakarta untuk menemui
Soekarno di Gedung Agung, Istana Presiden, Yogyakarta. Tanggal 19 Desember 1948
terjadi penyerangan Lapangan Terbang Maguwo oleh pasukan Belanda. Soedirman
mengutus Kapten Soepardjo Roestam menemui Soekarno, namun tak juga kembali. Dan
Soedirman memutuskan untuk pergi sendiri menemui Soekarno, menurutnya situasi
sedang genting.
Sesampainya
di Gedung Agung Soekarno meyakinkan Soedirman bahwa situasi aman dan dapat
diatasi. Soekarno menyuruhnya untuk kembali pulang dan beristirahat. Tetapi hal
tersebut tidak diiyakan Soedirman. Soedirman kemudian menunggu hasil keputusan
kabinet yang sedang rapat itu. Dalam rapat tersebut diambil keputusan bahwa
pimpinan negara akan tetap tinggal di Yogyakarta. Soekarno dan Hatta tidak
mempertahankan Yogya. Soedirman kecewa, karena sebelumnya Soekarno dan Hatta
menjanjikan bahwa mereka akan ikut pergi bergerilya jika saja Belanda
menyerang. Namun ternyata saat Belanda menyerang mereka memutuskan untuk tetap
tinggal, dengan pertimbangan agar bisa melakukan perundingan. Soedirman tak
sejalan dengan Soekarno memilih pergi untuk membela negeri. Bergerilya
ditengah-tengah anak buahnya merupakan keputusannya untuk membangun semangat
anak buahnya. Sebelum pergi Soedirman memerintahkan seluruh angkatan perang
untuk berjuang melawan Belanda. Soedirman pergi. Soekarno dan Hatta ditahan
Belanda, dibuang ke Pulau Bangka. Tentara pergi meninggalkan Yogya.
Seperginya
Soedirman Tentara memunculkan moncongnya kembali, pada serangan umum 1 Maret
yang dipimpin oleh Soeharto untuk merebut Kota Yogyakarta. Kembali Yogya
ditanagan tentara republik, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa tentara
Indonesia masih ada, dan sejak saat itulah PBB mendesak Belanda untuk
menghentikan perang.
Soedirman
tetap dalam pendiriannya menentang perundingan dengan Belanda, dan
mempertanyakan legitimasi seorang tahanan (Soekarno-Hatta) berhak melakukan
perundingan dan mengambil keputusan politik, kepada Sjafruddin Prawiranegara.
Tetapi kritik tersebut tidak mempan dan terlaksanalah perundingan Roem-Royen
tanggal 7 Mei 1949. Yang isinya tidak dimengerti oleh Panglima Besar. Karena
Soedirman ingin menghadapi Belanda dengan perang. Tak lama setelah persetujuan
itu dilakukan Soekarno-Hatta meminta Soedirman untuk kembali ke Yogya agar
mudah berkomunikasi dengan militer. Tiga hari kemudian Soedirman kembali ke
Yogya, dengan suasana yang masih tidak nyaman ketiganya bertemu. Soedirman
masih berkeinginan genjatan senjata dilakukan setelah proses negosisasi tetapi
Soekarno ingin segra melakaukan genjatan senjata, untuk segera melakukan KMB di
Den Haag.
Soedirman
tetap bersikukuh dan lebih baik memutuskan untuk mundur karena tidak bisa lagi
mengikuti kebijakan politik pemerintah. Beliau meminta dibebastugaskan dari
posisinya. Tetapi Soekarno-Hatta kemudian tidak mengiyakan, keesokan harinya
diutuslah A.H Nasution untuk menemui Soedirman. Karena Soekarno balik mengancam
juga ikut mengundurkan diri dan pemikiran Nasution, Soedirman kemudian luluh dan tidak jadi
mengundurkan diri. Lalu kemudian genjatan senjata pun diumumkan Soekarno.
Soedirman bukan oposisi Pemerintah
Banyak
yang beraanggapan sikap Soedirman terhadap pemerintah ini menjadikan dirinya
terus berseberangan dengan pemerintah. Dan pemicu terjadinya hubungan tidak baik
antara sipil dan militer.. Bahkan ada yang menyebutnya Soedirman berada di
pihak oposisi bersama golongan yang menentang pemerintah (Tan Malaka dan
kawan-kawan, saat peristiwa 3 Juli). Sebenarnya mengeani peristiwa tersebut,
dapat dibenarkan Soedirman sedsikit “mendukung” Persatuan Perjuangan. Faktanya
bahwa beliau hadir dan berpidato dalam pertumuan Persatuan Perjuangan.
Pidatonya tersebut yang kemudian disalahartikan bahwa Soedirman mendukung
Persatuan Perjuangan. telah dijelaskan sebelumnya bahwa sedikitnya Soedirman
memiliki persamaan bentuk perjuangan dengan pihak oposisi.
Soedirman
dan pihak oposisi sama-sama menyalahkan Sjahrir dalam perundingan Linggarjati
dan lebih menginginkan bahwa perebutan kedaulatan dengan cara berperang sampai
titik darah penghabisan dengan menganggap bahwa berdiplomasi merupakam suatu
penghianatan. Setelah namanya terseret ke dalam peristiwa kudeta, yang
dilakukan oleh orang orang Persatuan Perjuangan, Soedirman membantahnya. Bahwa
tiap pidato Soedirman tidak pernah menyangkut
permasalahan politik praktis, ia tidak menghendaki TKR maupun dirinya
terseret ke dalam permasalahan tersebut.Soedirman adalah seorang tokoh yang
lebih menghendaki terhimpunnya seluruh masyarakat dalam kesatuan nasional yang
kuat. Telah dikatakannya bahwa tentara berada diluar golongan manapun, ini
berarti tentara Indonesia adalah milik Indonesia dan tidak seharusnya
terpengaruh olehgolongan manapun (dalam hal ini golongan kiri). Jelaslah disini
bahwa, tidaklah mungkin beliau memihak persatuan perjuangan, kehadirannya di
Purwokerto tidak lain adalah untuk membuktikan, bahwa ia mendukung setiap
tindakan untuk mempersatukan segenap kekuatan perjuangan guna menegakkan
proklamsi kemerdekaan. Karena tindakan golongan oposisi itu hanya dapat
meretakkan persatuan, yang dibutuhkan penjajah.
Dari
pemaparan diatas jelaslah bahwa, ketidaksenangan Soedirman terhadap pihak
pemerintah sipil tidak menjadikan dirinya sebagai pihak oposisi. Hal tersebut
terlihat dari sikap tokoh-tokoh yang telah dijelaskan diatas tidak menentang
Soedirman dan masih menghormati beliau sebagai tokoh yang memiliki peranan
penting dalam Revolusi Indonesia. Pada awalnya Soedirman menganggap bahwa
diplomasi Sjahrir merupakan strategi putus asa. Tetapi Soedirman tidak kemudian menentang Sjahrir dan mendukung
pihak oposisi. Soedirman menerima penjel;san-penjelasan Sjahrir mengenai
alasannya menyetujui perundingan di Linggarjati yaitu bahwa kekuatan tentara
Indonesia tak cukup untuk melawan Belanda, dimana tatanan negara juga masih
rapuh dan tidak mungkin melakukan aksi militer, sekalipun bergerilya. Bahkan
menurut tokoh pers Indonesia, Rosihan Anwar, bahwa Soedirman berbalik
menganggumi tokoh Bung Kecil, yang diperkuat dengan pernyataan Soedirman kepada
Sultan Hamengkubuwono IX. Ia menyebutkan bahwa Sjahrir sebagai pemimpin besar
yang pantas memimipin Republik.
Perbedaan
ideologinya dengan Hatta tidak menyebabkan konflik yang besar diantara
keduanya. Hatta tetap menghormati Soedirman, begitupun sebaliknya. Buktinya
Hatta mengembalikan lagi posisi Soedirman sebagai Panglima Tentara setelah
sebelumnya diturunkan oleh Amir. Jika dalam kebijakannya Hatta sejalan dengan
Nasution dan bertentangan dengan Soedirman, namun Soedirman tidak kemudian
menyalahkan Hatta dalam peristiwa Madiun. Jika dalam salah satu sumber
menyebutkan bahwa Sudirman tidak mendukung Hatta dalam menumpas pemberontak di
Madiun, hal itu dapat disangkal. Dimana dalam buku Amrin bahwa waktu pemberontakan itu meletus,
Soedirman sedang sakit. Oleh karena itu, operasi untuk menumpas pemberontakan beliau
serahkan kepada staff beliau. Tetapi Soedirman tetap memberikan
petunjuk-petunjuk. Beliau selalu meminta laporan tentang jalnnya operasi.
Hingga kemudia Madiun dapat direbut kembali.
Hatta
juga yang mengatakan bahwa Soedirman tidak segan mengeluarkan pendapatnya
terhadap politik yang dijalankan pemerintah.
Meski begitu, Hatta menilainya sosok yang taat kepada pemerintah, meski
keras pendirian. Kedakatannya dengan Soedirman terlihat dalam kehidupan pribadi
Hatta, perhatiannya terhadap Soedirman terlihat saat beliau mencarikan obat
untuk Soedirman saat ia berada di Belanda. Hatta juga menjadi teman diskusi
Soedirman di rumah sakit soal politik.
Begitupun Soekarno, dengan pendirian
Soedirman, Soekarno tetap tidak membiarkan Soedirman mundur dari jabatannya,
karena Soekarno dan Hatta mengerti bahwa tak akan ada nyawa tentara tanpa
Soedirman. Terlebih lagi pembelaan Soekarno atas peristiwa 3 Juli, bahwa
Soedirman tidak memiliki keterlibatan dalam peristiwa itu. Soekarno dan Hatta
memiliki pemikiran sendiri mengapa memutuskan untuk tinggal di Yogyakarta
dariapda memenuhi janjinya untuk bergerilya bersama Soedirman. Bahwa
penangkapan Soekarno Hatta beserta para menterinya, lebih menguntungkan dari
sudut pandang laporan Komite Jasa Baik kepada PBB, karena mereka akan dianggap
sebagai korban agresi Belanda. Dan juga menurut Hatta, tidak cukup banyak
pasukan di kota yang bisa melindungi mereka saat bergerilya. Terlepas dari itu,
Soekarno memiliki perhatian lebih kepada Soedirman di luar sebagai baawahan.Soekarno
menganggap Soedirman sebagai adiknya sendiri. Soekarno tidak buta akan
kemampuan Soedirman dalam memimpin tentara.
Berbeda
dengan Sjahrir, Soekarno, dan Hatta hubungan Soedirman dengan Amir tidak
terselasaikan karena setelah tidak menjabat lagi Amir kembali ke partai
sosialisnya dan menghimpun massa untuk menentang pemerintahan. Sehingga posisi
Amir berada di pihak oposisi. Itu lah sebabnya mengapa Hatta menggantikan
kabinet Amir dan tidak membiarkan orang-orang yang berada di kabinet Amir meneruskan
tugasnya, karena dianggap telah terpengaruh oleh ideologi komunis.
Soedirman
bukan pribadi yang kukuh atas pendiriannya tanpa memepertimbangkan berbagai
hal. Seperti yang dikatakan Hatta walaupun Soedirman adalah seorang yang keras
hati, dan sangat membela pendiriannya, tetapi apabila pemerintah mengambil
keputusan, ia akan menjalankan keputusan itu dengan taat dan sepenuh tenaganya.
Karena menurut Soedirman bahwa tentara adalah alat negara, tentara tidak
berpolitik dan politik tentara adalah politik negara. Jadi maksudnya bahwa
tentara tidak memiliki wewenang untuk menentukan nasib negara. Tentara berada
di bawah pimpinan pemerintah, bagaimana pun juga tentara harus mengikuti
politik pemerintah tidak kemudian menentang dan berlaku sewenang-wenang. Soedirman
menekankan dalam pidato-pidatonya bahwa pejuang Indonesia bertindak hanya untuk
kepentingan nasional, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan.
Soedirman
melihat, jika ada perpecahan antara pimpinan Negara dan Pimpinan Tentara maka
akan berbahaya jika diketahui musuh. Sehingga walaupun keputusan pemerintah
seringkali bertentangan dengan pemikirannya belaiau akan tetap tunduk kepada
setiap keputusan. Karena beliau telah bersumpah untuk sanggup taat dan tunduk
pada Pemerintah Negara Republik Indonesia. Tanggung jawabnya untuk membina
dilakukan sepenuhnya, hingga keinginan agar setiap prajurit meneladani apa yang
ia lakukan. Begitulah tindakan beliau sebagai teladan untuk para anak buahnya.
Beliau menegaskan bahwa pimpinan tentara dan pimpinan negara sama sama
mewujudkan kemerdekaan 100%.
Soedirman,
Sjahrir, Soekarno, dan Hatta sadar betul bahwa pemerintah sipil dan tentara
harus saling bekerjasama karena mereka saling melengkapi satu sama lain. Buktinya
saat pemerintah sipil (diwakili Soekarno-Hatta) ditangakap oleh Belanda dan
Yogyakarta dikuasasi Belanda, kemudian Belanda mengumumkan bahwa tentara
Indonesia tidak ada. Tetapi tentara melakukan serangan umum 1 maret yang
memukul mundur Belanda dari Yogyakarta. Dan dengan dikuasai ibukota oleh tentara
menandakan bahwa Indonesia masih ada. Spoor
pemimpin tentara Belanda pada Agresi milternya yang kedua. menganggap
bahwa Indonesia tidak becus dalam militer. Namun anggapan itu ditepiskan oleh
pasukan yang bergerilya bersama-sama Soedirman. Bahwa menurut Brigadir Jenderal
dan sejarawan militer B.Bouman, bahwa TNI dapat melakukan gerilya yang
sesungguhnya. Dan Spoor tidak menyadari dalam gerilya tersebut dukungan rakyat
yang ingin bebas dari Belanda sangatlah berperan. Kesadaran
akan kerjasama antara sipil dan militer, bahwa mereka adalah satu kesatuanlah yang
menjadi pertimbangan Soedirman, Sjahrir, Soekarno dan Hatta untuk tetap seiring
sejalan walaupun banyak cobaan yang hampir membuat mereka renggang.
Hingga
berakhirlah masa Revolusi ini pada tahun 1949 dimana Belanda telah mengakui
kedaulatan Republik Indonesia dalam perjanjian KMB. Sang Panglima Tinggi meneruskan
kewajibannya. Tidak untuk Panglima Besar, satu bulan setelah Indonesia merdeka tanpa gonjang
ganjing Belanda lagi, beliau wafat karena sakitnya. Beliau wafat dalam damai,
perjuangan telah usai, hubungan dengan tokoh pemerintahan yang juga adalah
sahabat-sahabat beliau, telah baik.
DAFTAR
PUSTAKA
Hidayat,
Bagja, dkk. 2010. Sjahrir: Peran Besar
Bung Kecil (Seri Buku Tempo: Bapak Bangsa). Jakarta: Kepustakaan Populer
Gramedia.
Wijaya,
Agoeng, dkk. 2012. Soedirman : Seorang
Panglima, Seorang Martir (Seri Buku Tempo: Tokoh Militer) .
Imran,
Amrin. 1978. Pahlawan Nasional: Panglima
Besar Jenderal Soedirman. Jakarta: Mutiara.
Rose,
Mavis. 1991. Indonesia Merdeka : Biografi
Politik Mohammad Hatta. Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama.
Sundhaussen,
Ulf. 1986. Politik Militer Indonesia
1945-1967 , Menuju Dwi Fungsi ABRI. Jakarta: LP3ES
Romandhon
MK, M. 2015. Soekarno, Hatta, Syahrir :
Kisah & Memoar Tiga Macan Asia di Tengah Hiruk Pikuk Perjuangan.
Yogyakarta: Araska.
Jamaludin,
Jajang, dkk. 2015. Muhammad Yamin. Jakarta
: Kepustakaan Populer Gramedia.
De Moor, J. A.. 2015. Jenderal Spoor: Kejayaan dan Tragedi
Panglima Terakhir Tentara Belanda di Indonesia. Jakarta: Kompas
