SOEDIRMAN DAN PEMERINTAH INDONESIA (1945-1949)

SOEDIRMAN DAN PEMERINTAH INDONESIA

(1945-1949)

Diajukan untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Sejarah Revolusi Indonesia

Oleh

Fidya Faridah Kultsum

1301280

Dosen:

Drs. Andi Suwirta, M.Hum.

Drs. Ayi Budi Santosa, M.Si.

Farida Sarimaya, S.Pd., M.Si.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN SEJARAH

FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

BANDUNG

2015

  Soedirman dan Pemerintah Indonesia

(1945-1949)

Oleh

Fidya Faridah Kultsum

Abstrak

Konflik antara pemerintah sipil dan militer menjadi perhatian penulis dalam membuat artikel ini. Selalu terjadi perberdaan pandangan diantara keduanya terutama saat masa Revolusi Indonesia yaitu dalam kurun waktu 1945-1949. Ketidakpuasaan terhadap tindakan pemerintah, hingga memunculkan konflik sesama bangsa Indonesia. Hal ini tentu sangat membahayakan terutama akan menimbulkan perpecahan, yang kemungkinan akan terendus oleh musuh. Sehingga menjadi penghambat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Tujuan penulisan artikel ini, penulis ingin meluruskan atas beberapa pendapat yang menyatakan bahwa Soedirman menentang pemerintah, bahkan dalam suatu sumber disebutkan Soedirman ini seorang pemberontak terlebih karena kedekatannya dengan Tan Malaka dan keterlibatannya dalam peristiwa 3 Juli. Perbedaan pandangan militernya dengan Hatta dan Nasution, juga membangun pikiran bahwa Soedirman menentang pemerintah. Juga terhadap Soekarno, bahwa antara Pimpinan militer dan Pimpinan seringkali tak sejalan, bahkan kemarahan Soedirman terhadap Soekarno menjadi suatu hal yang janggal. Metode yang dikgunakan penulis yaitu kajian literatur dari berbagai sudut pandang. Sudut pandang pertama penulis dapat katakan merupakan sudut pandang Soedirman, yang kedua sudut pandang dari pemerintah (Soekarno, Hatta, dan Sjahrir), kemudian dari sudut pandang yang lain seperti kesaksian Jaksa Baik yang memperhatikan Hatta, dan menganggap Soedirman di pihak oposisi pemerintah, dan sudut pandang lain yang mendukung pemulisan artikel ini. Hasil dari artikel ini, bahwa tuduhan-tuduhan kepada Soedirman tersebut beberapa dapat disangkal. Dan penulis mendapat kesimpulan bahwa dalam hubungannya dengan pemerintah Soedirman memiliki cara sendiri. Keteguhan hatinya itu dapat beliau lunturkan dengan sumpahnya saat diangakat sebagai Panglima Besar, yaitu sebagai warga Negara Indonesia, dan sebagai Pimpinan Militer beliau hanya akan tunduk dan taat kepada negara dan akan mempertahankan negara sampai titik darah penghabisan, mengutamakan persatuan nasional, dan tidak memihak kepada suatu golongan tertentu

Pendahuluan

Ketegangan terjadi antara Panglima Besar Tentara dengan pemerintah sipil yang dipimpin oleh Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, yaitu  pada masa negara Indonesia dan Tentara Indonesia dihadapkan kepada berbagai permasalahan di awal pembentukannya.  Kedatangan kembali tentara Sekutu bersama tentara Belanda yang belum mengakui kedaulatan Republik Indonesia sebagai bekas tanah jajahannya menjadi tantangan besar bagi Republik ini. Penyelesaian tantangan-tantangan tersebutlah yang kemudian membuat suatu ketegangan antara pihak militer dan pemerintah sipil di awal Revolusi terjadi. Perbedaan pandangan politik dan bentuk perjuangan antara keduanya menjadi dasar ketegangan yang terjadi. Tidak hanya dengan Panglima Tertinggi yaitu Soekarno, ketagangan Panglima Besar dengan pemerintahan sipil juga terjadi dengan beberapa tokoh yang berperan di dalamnya. Seperti Hatta, Sjahrir, dan Amir Sjarifoedin.

“Katanya sudah merdeka, namun tetap dalam kuasa Belanda”. Hal tersebutlah yang masyarakat Indonesia rasakan saat zaman revolusi. Kemerdekaan Indonesia atas jepang yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945, penenentuan wilayah Indonesia, pembentukan jajaran pemerintahan, telah usai beberapa hari setelahnya merupakan pernyataan bahwa negeri ini telah merdeka dan membentuk negara baru di dunia yang dinamakan Indonesia. Namun satu yang masih Indonesia butuhkan yaitu pengakuan kedaulatan dari negara-negara yang pernah menjajah indonesia terutama Belanda, yang seharusnya menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia sudah merdeka. Tapi hal tersebut tidak dilakukan Belanda. Setelah kemenangan pihak Sekutu akan Jepang, Belanda seakan memiliki kesempatan berkuasa kembali di Indonesia. Hal ini yang menjadi tantangan dan menimbulkan perbedaan-perbedaan dalam melakukan perjuangannya.

Antara pemerintah sipil dan militer keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Tetapi keduanya memiliki cara pandang yang berbeda dalam menghadapinya. Diplomasi dan bertempur adalah dua cara yang dilakukan Indonesia dalam masa revolusinya (1945-1949) yaitu untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan sebagai sebuah negara di mata dunia terutama Belanda. Berbagai usaha telah dilakukan oleh para diplomat di meja perundingan, dimulai dari Linggarjati, Renville, Roem-Royen hingga Konferensi Meja Bundar. Tetapi tidak semulus yang dibayangkan Belanda tetap merongrong Indonesia dengan melanggar perjanjian-perjanjian. Seperti setelah perjanjian Linggarjati yang disetuji oleh Indonesia dan Belanda, kemudian dilanggar oleh Belanda dalam aksi militer pertamanya. Hal ini yang kemudian menjadi pemicu tentara untukk tidak lagi berunding dengan Belanda. Namun lagi lagi para diplomat memiliki pemikiran lain, dan tetap melakukan perundingan untuk meminimalisir pertempuran dengan Belanda.

Perundingan Renville yang diwakili oleh Amir Sjafrudin pun terjadi. Dan hasilnya sangat tidak memuaskan. Amir mengundurkan diri sebagai Menteri Pertahanan. Hingga pada aksi militer Belanda yang kedua diawali dengan penyerangan pasukan Belanda ke Yogyakarta. Hal ini kembali memicu ketegangan antara pemerintah sipil dan militer. Sampai kepada penangkapan pemimpim pemerintah sipil beserta menteri-menterinya yang menyerah. Terjadi kekosongan kekuasaan, namun selain dibentuknya PDRI di Bukittinggi, Sumatera Barat, tentara menjadi sebuah pertahanan bagi Republik. Republik ini masih ada karena masih memiliki tentara. Sudirman sebagai pemimpin tentara yang tidak mau menyerah begitu saja lebih memilih untuk turun bergerilya  bersama anak-anak buahnya, untuk menunjukan kekuatan tentara Indonesia masih ada.

Dalam perjalanannya menuju kedaulatan yang penuh Indonesia memiliki banyak sekali rintangan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hal ini terutama terjadi antara tentara dan pemerintah sipil. Buku-buku yang penulis baca sangatlah beragam terutama dalam segi sudut pandang. Ada yang mengatakan bahwa dalam perbedaannya dengan pemikiran pemerintah sipil, Soedirman sebagai tokoh militer kemudian menjadi berseberangan dengan militer. Namun disini penulis lebih meluruskan hal-hal tersebut dengan berbagai sumber lilatur yang mendukung.

Soedirman dan Sjahrir

Ketegangan antara Sjahrir dan Soedirman terlihat setelah Soedirman membaca pernyataan Sjahrir dalam pamfletnya bahwa kemerdekaan penuh dapat diraih lewat diplomasi, dengan cara pertama yaitu “menyingkirkan semua kolaborator Jepang”. Soedirman merasa tersinggung karena PETA yang dipimpinnya merupakan bentukan Jepang. Menurutnya penytaan tersebut menyinggung perasaan kalangan PETA.

Keputusan Sjahrir menandatangani persetujuan dengan Belanda dalam perjanjian Linggarjati, juga memicu ketegangan antara Soedirman dan Sjahrir. Soedirman menganggap Sjahrir mengkhianati cita-cita proklamasi karena diplomasinya menyodorkan opsi pengakuan wilayah Indonesia yaitu hanya Jawa, Madura, Sumatera dan pembentukan Republik Indonesia Serikat. Karena keinginan Soedirman, Sjahrir seharunya mendesak Belanda mengakui seuruh wilayah Indonesia. Soekarno dan Hatta pun sejalan dengan Sjahrir, hal ini semakin membuat Soedirman kecewa.“.. Panglima Soedirman  tampak menunjukkan sikap tak setuju dan geleng-geleng kepala,” menurut Iwa K. Soemantri (melihat Soedirman saat mendengarkan pidato Hatta mengenai perundingan Linggarjati.

Keputusan Sjahrir menandatangani perjanjian Linggarjati ini juga memicu golongan oposisi yakni Tan Malaka dalam Persatuan Perjuangannya yang menuntut kemerdekaan 100%. Hal ini menyeret Soedirman. Dalam beberapa pertemuan Persatuan Perjuangan, Soedirman terlihat hadir. Soedirman sedikitnya memiliki kesamaan atas tujuan Persatuan Perjuangan bahwa lebih memilih jalan pertempuran dalam merebut kemerdekaan dan tidak mengikuti jalur diplomasi. Dalam pidatonya ia mengatakan: “Saudara-saudara, yang siap sedia membela kemerdekaan 100%! Saya sangat gembira akan dibentuknya Volksfront yang berani bertanggung jawab itu. Kedudukan dan kewajiban tentara yang saya pimpin ialah  mempertahankan kemerdekaan 100%. Tentara timbul dan tenggelam bersama negara. Pemimpin Negara boleh berganti tiga kali sebulan, tetapi tentara tetap berjuan terus dengan rakyat membela Tanah Air. Lebih baik di atom sama sekali daripada tidak merdeka 100%”. Pidato Soedirman ini juga yang menjadi dasar Mohammad Yamin (sebagai salah satu pendukung Persatuan Perjuangan) bahwa Soedirman berada dipihaknya, dan menentang pemerintah.

Hingga pada tanggal 3 Juli 1946, Moh. Yamin bersama para tokoh lain,  termsuk Jenderal Mayor Soedarsono, Panglima Devisi III Yogyakarta, menyerahkan maklumat kepada Presiden di Gedung Agung. Sodarsono menyebutkan penyerahan empat surat itu atas perintah Panglima Besar Soedirman. Empat maklumat itu isinya dianggap sebagai pengkudetaan pemerintah. Sehingga bukan mendapat persetujuan dari Presiden namun mereka ditangkap.Tentang apakah Soedirman benar-benar memberikan perintah itu , tidak ada ketereagan yang jelas. Soekarno dan Hatta juga tidak percaya bahwa Soedirmna membuat nota tersebut, karena mereka sebelumnya sudah berbicara dengan Oerip Sumahardjo, dan kata Oerip itu mustahil dilakukan Soedirman

Kekecewaan Soedirman terhadap Sjahrir tidak mengurungkan Soedirman untuk tetap bersedia memenuhi undangan pertemuan dengan Sjahrir di Jakarta, pada November 1946. Dimana Soedirman harus menandatangani perjanjian genjatan senjata antara Indonesia dan Belanda. Dalam perbincangan itu, Sjahrir menjelaskan soal jalur diplomasi yang menurutnya lebih tepat sasaran daripada konfrontasi. Sjahrir juga menjelaskan, kekuatan tentara Indonesia saat itu tak cukup untuk melawan Belanda. Setelah mendengar penjelasan Sjahrir tersebut, Soedirman lebih paham dan dugaan Sjahrir bersekongkol dengan Sekutu ternyata tidak terbukti.

Amir Sjarifoedin dan Kebijakannya

 Pada 24 Januari 1946 Amir Sjarifoedin diangkat sebagai Menteri Pertahanan. Pada masa kabinetnya inilha terjadi perubahan-perubahan dalam militer baik nama maupun susunannya. Tentara yang awalnya bernama Tentara Keamana Rakyat kemudian menjadi Tentara Republik Indonesia. Pemilihan Panglima Tentara juga terjadi pada masa kabinet Amir. Kemudian terpilih Soedirman sebagai Panglima Tentara pada tanggal 26 Mei 1946. Amir beserta para pemimpin golongan sayap kiri, berusaha menentang penunjukan Jenderal Soedirman sebagai Panglima Besar, tetapi mereka tidak berhasil.

Pada masa kepemimpinanya ini sebagai Menteri Pertahanan, Amir mengubah TKR pimpinan Soedirman menjadi Tentara Republik Indonesia. Hal ini memiliki tujuan untuk melebur laskar bersenjata ke dalam suatu wadah. Keinginan Amir tersebut gagal. Amir lalu membentuk Biro Perjuangan, yang dipimpin Mayor Jenderal Djoko Soejono. Di Biro ini laskar-laskar dipelihara dan dipersenjatai. Dan dibiayai oleh Kementerian Pertahanan.Hal ini yang tidak disukai Soedirman karena biaya untuk Biro lebih besar dibandingkan untuk TRI . dan Kewenangan Soedirman di TRI juga terpangkas.

Ketidakpercayaan Amir terhadap TRI mendorongnya untuk membentuk Pendidikan Politik Tentara (Pepolit) yaitu pembinaan opsir-opsir politik yang kemudian dilantik dan diberi pangkat militer. Orang-orang ini berasal dari Pemuda Sosialis Indonesia pendukung Amir. Menurut Rushdy Hoesein, tindakan Amir ini dilakukan untuk memata-matai tentara lewat orang-orang kepercayannya. Ketidakpercayaan Amir ini adalah karena TRI merupakan tentara bentukan penjajah baik dari KNIL maupun dari PETA. Dan kebencian terhadap PETA yang ia sebut sebagai antek Jepang, dengan Soedirman di dalamnya ini disebabkan oleh siksaan yang dialaminya selama penahanan Jepang.

Pepolit juga menjadi alat untuk mewujudkan ambisi Amir yaitu membentuk militer ala Pasukan Merah Uni Soviet. Keberadaan Pepolit ditentang Markas Bear Tentara. Soedirman menolak militer dipimpin sipil. Yang menurutnya gemar berdiplomasi.

Kebijakan ReRa ( Reorganisasi dan Rasionalisasi) tentara juga tidak disukai Soedirman, pada 1947 Soedirman “disingkirkan”. Pangkatnya diturunkan menjadi letnan jenderal. Ia hanya ditunjuk sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Mobil. Kebijakan ReRa ditentang oleh tentara . Walaupun telah disetujiui oleh Presiden tetap tidak sedikit yang menentang keputusan Amir. Baik dari kalangan tentara maupun anggota KNIP. Akhirnya Presiden mencabut kembali keputusan itu. Kabinet Amir runtuh.  Lebih lagi tentara kembali bersatu di bawah pimpinan Soedirman dalam perang gerilya saat Belanda menyerang pada 19 Desember 1948. Setelah itu kemudian pangkatnya kembali menjadi Panglima Besar, yaitu saat ReRa berada dibawah kabinet Hatta.

Perbedaan Pandangan Militer dengan Hatta

Hatta berpandangan bahwa tentara Indonesia harus bisa profesional, menurut Anhar Gongong itulah mengapa Hatta meneruskan ReRa (Reorganisasi dan Rasionalisasi) tentara yang sebelumnya dilaksanakan oleh Amir Sjarifoedin. Bukan karena ingin berseberangan dengan Soedirman. Namun, karena Hatta perlu menyelesaikan masalah tentara dengan cepat. Terlebih lagi karena faktor ekonomi.   Tetapi Hatta tidak kemudian menurunkan pangkat Soedirman seperti yang dilakukan Amir. Ini merupakan bentuk bahwa Hatta tetap ingin menjalankan misinya tanpa menghilangkan rasa hormatnya kepada Soedirman.

Dalam melakukan rasionalisai, Hatta memperoleh dukungan kuat dari Nasution., yang menjadi Panglima Devisi Siliwangi. Nasution dan T.B Simatupang menyetujui akan dilakukannya perampingan pasukan. Tetapi Jenderal Soedirman dan Oerip yang menyadari adanya situasi krisis di dalam tubuh angkatan bersenjata, beranggapan bahwa pemangkasan seperti itu harus ditunda dulu, meskipun perlu biaya tinggi untuk mempertahankan unit-unit tentara yang bukan reguler. Pembenaran terhadap kebijakan Hatta dilakukan Nasution dan Simatupang atas dasar ekonomi. Kekecewaan yang terjadi terutama pada kalangan militer di Surakarta terjadi, dan mereka kecewa akan status Devisi Siliwangi yang dianakemaskan. Sehingga terjadi pemberontakan pada 1948.  

Ketidaksejalannya Hatta dan Soedirman juga terjadi saat Soedirman memberi keterangan kepada pers bahwa tentara harus bersikap ofensif . Sedangkan menurut Hatta keterangan tersebut akan mengkhawatirkan karena dapat dicap agresif oleh Komisi Tiga Negara, yang sedang mengawasi genjatan senjata. Hatta mengingatkan Soedirman bahwa apa yang dilakukan tentara harus tetap pada strategi politik. Seperti yang dikatakan Soedirman sendiri bahwa “Tentara adalah alat negara. Tentara tidak berpolitik. Politik tentara adalah politik negara.”.

Hatta menempatkan tentara harus tunduk kepada pemerintah seperti yang berlaku di Barat. Itulah beliau tidak diikutaktifkan dalam pemerintahan Orde Baru. Beliau bahkan mengatakan ketidaksetujuan beliau pada pemerintahan Orde Baru yang mengagungkan militer dengan mengatasnamakan Soedirman “Seolah-olah Indonesia merdeka, bermula dari dia” katanya. Menurut Hatta Soedirman baru dikenal setelah Indonesia merdeka, jauh sebelum itu orang-orang dalam pergerakan politiklah yang berperan. Tentara baru dikenal setelah Indonesia merdeka.

Kecewa Panglima Besar terhadap Panglima Tinggi

Kapten Soepardjo menunjukan surat pengunduran diri yang sudah ditandatangani Soedirman yang belum bertanggal,kepada Nasution. Namun Soedirman membatalkannya setelah mendengarkan penjelasan Nasution, bahwa pentingnya persatuan antara TNI dan Soekarno-Hatta ketimbang strategi perjuangan.Keinginan mengundurkan diri Soedirman ini adalah sebagai bentuk kekecewaan Soedirman atas tindakan Soekarno.

Pagi itu Soedirman keluar rumahnya di Jalan Bintaran Wetan, Yogyakarta untuk menemui Soekarno di Gedung Agung, Istana Presiden, Yogyakarta. Tanggal 19 Desember 1948 terjadi penyerangan Lapangan Terbang Maguwo oleh pasukan Belanda. Soedirman mengutus Kapten Soepardjo Roestam menemui Soekarno, namun tak juga kembali. Dan Soedirman memutuskan untuk pergi sendiri menemui Soekarno, menurutnya situasi sedang genting.

Sesampainya di Gedung Agung Soekarno meyakinkan Soedirman bahwa situasi aman dan dapat diatasi. Soekarno menyuruhnya untuk kembali pulang dan beristirahat. Tetapi hal tersebut tidak diiyakan Soedirman. Soedirman kemudian menunggu hasil keputusan kabinet yang sedang rapat itu. Dalam rapat tersebut diambil keputusan bahwa pimpinan negara akan tetap tinggal di Yogyakarta. Soekarno dan Hatta tidak mempertahankan Yogya. Soedirman kecewa, karena sebelumnya Soekarno dan Hatta menjanjikan bahwa mereka akan ikut pergi bergerilya jika saja Belanda menyerang. Namun ternyata saat Belanda menyerang mereka memutuskan untuk tetap tinggal, dengan pertimbangan agar bisa melakukan perundingan. Soedirman tak sejalan dengan Soekarno memilih pergi untuk membela negeri. Bergerilya ditengah-tengah anak buahnya merupakan keputusannya untuk membangun semangat anak buahnya. Sebelum pergi Soedirman memerintahkan seluruh angkatan perang untuk berjuang melawan Belanda. Soedirman pergi. Soekarno dan Hatta ditahan Belanda, dibuang ke Pulau Bangka. Tentara pergi meninggalkan Yogya.

Seperginya Soedirman Tentara memunculkan moncongnya kembali, pada serangan umum 1 Maret yang dipimpin oleh Soeharto untuk merebut Kota Yogyakarta. Kembali Yogya ditanagan tentara republik, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa tentara Indonesia masih ada, dan sejak saat itulah PBB mendesak Belanda untuk menghentikan perang.

Soedirman tetap dalam pendiriannya menentang perundingan dengan Belanda, dan mempertanyakan legitimasi seorang tahanan (Soekarno-Hatta) berhak melakukan perundingan dan mengambil keputusan politik, kepada Sjafruddin Prawiranegara. Tetapi kritik tersebut tidak mempan dan terlaksanalah perundingan Roem-Royen tanggal 7 Mei 1949. Yang isinya tidak dimengerti oleh Panglima Besar. Karena Soedirman ingin menghadapi Belanda dengan perang. Tak lama setelah persetujuan itu dilakukan Soekarno-Hatta meminta Soedirman untuk kembali ke Yogya agar mudah berkomunikasi dengan militer. Tiga hari kemudian Soedirman kembali ke Yogya, dengan suasana yang masih tidak nyaman ketiganya bertemu. Soedirman masih berkeinginan genjatan senjata dilakukan setelah proses negosisasi tetapi Soekarno ingin segra melakaukan genjatan senjata, untuk segera melakukan KMB di Den Haag.

Soedirman tetap bersikukuh dan lebih baik memutuskan untuk mundur karena tidak bisa lagi mengikuti kebijakan politik pemerintah. Beliau meminta dibebastugaskan dari posisinya. Tetapi Soekarno-Hatta kemudian tidak mengiyakan, keesokan harinya diutuslah A.H Nasution untuk menemui Soedirman. Karena Soekarno balik mengancam juga ikut mengundurkan diri dan pemikiran Nasution,  Soedirman kemudian luluh dan tidak jadi mengundurkan diri. Lalu kemudian genjatan senjata pun diumumkan Soekarno.

Soedirman bukan oposisi Pemerintah

Banyak yang beraanggapan sikap Soedirman terhadap pemerintah ini menjadikan dirinya terus berseberangan dengan pemerintah. Dan pemicu terjadinya hubungan tidak baik antara sipil dan militer.. Bahkan ada yang menyebutnya Soedirman berada di pihak oposisi bersama golongan yang menentang pemerintah (Tan Malaka dan kawan-kawan, saat peristiwa 3 Juli). Sebenarnya mengeani peristiwa tersebut, dapat dibenarkan Soedirman sedsikit “mendukung” Persatuan Perjuangan. Faktanya bahwa beliau hadir dan berpidato dalam pertumuan Persatuan Perjuangan. Pidatonya tersebut yang kemudian disalahartikan bahwa Soedirman mendukung Persatuan Perjuangan. telah dijelaskan sebelumnya bahwa sedikitnya Soedirman memiliki persamaan bentuk perjuangan dengan pihak oposisi.

Soedirman dan pihak oposisi sama-sama menyalahkan Sjahrir dalam perundingan Linggarjati dan lebih menginginkan bahwa perebutan kedaulatan dengan cara berperang sampai titik darah penghabisan dengan menganggap bahwa berdiplomasi merupakam suatu penghianatan. Setelah namanya terseret ke dalam peristiwa kudeta, yang dilakukan oleh orang orang Persatuan Perjuangan, Soedirman membantahnya. Bahwa tiap pidato Soedirman tidak pernah menyangkut  permasalahan politik praktis, ia tidak menghendaki TKR maupun dirinya terseret ke dalam permasalahan tersebut.Soedirman adalah seorang tokoh yang lebih menghendaki terhimpunnya seluruh masyarakat dalam kesatuan nasional yang kuat. Telah dikatakannya bahwa tentara berada diluar golongan manapun, ini berarti tentara Indonesia adalah milik Indonesia dan tidak seharusnya terpengaruh olehgolongan manapun (dalam hal ini golongan kiri). Jelaslah disini bahwa, tidaklah mungkin beliau memihak persatuan perjuangan, kehadirannya di Purwokerto tidak lain adalah untuk membuktikan, bahwa ia mendukung setiap tindakan untuk mempersatukan segenap kekuatan perjuangan guna menegakkan proklamsi kemerdekaan. Karena tindakan golongan oposisi itu hanya dapat meretakkan persatuan, yang dibutuhkan penjajah.

Dari pemaparan diatas jelaslah bahwa, ketidaksenangan Soedirman terhadap pihak pemerintah sipil tidak menjadikan dirinya sebagai pihak oposisi. Hal tersebut terlihat dari sikap tokoh-tokoh yang telah dijelaskan diatas tidak menentang Soedirman dan masih menghormati beliau sebagai tokoh yang memiliki peranan penting dalam Revolusi Indonesia. Pada awalnya Soedirman menganggap bahwa diplomasi Sjahrir merupakan strategi putus asa. Tetapi Soedirman tidak  kemudian menentang Sjahrir dan mendukung pihak oposisi. Soedirman menerima penjel;san-penjelasan Sjahrir mengenai alasannya menyetujui perundingan di Linggarjati yaitu bahwa kekuatan tentara Indonesia tak cukup untuk melawan Belanda, dimana tatanan negara juga masih rapuh dan tidak mungkin melakukan aksi militer, sekalipun bergerilya. Bahkan menurut tokoh pers Indonesia, Rosihan Anwar, bahwa Soedirman berbalik menganggumi tokoh Bung Kecil, yang diperkuat dengan pernyataan Soedirman kepada Sultan Hamengkubuwono IX. Ia menyebutkan bahwa Sjahrir sebagai pemimpin besar yang pantas memimipin Republik.

Perbedaan ideologinya dengan Hatta tidak menyebabkan konflik yang besar diantara keduanya. Hatta tetap menghormati Soedirman, begitupun sebaliknya. Buktinya Hatta mengembalikan lagi posisi Soedirman sebagai Panglima Tentara setelah sebelumnya diturunkan oleh Amir. Jika dalam kebijakannya Hatta sejalan dengan Nasution dan bertentangan dengan Soedirman, namun Soedirman tidak kemudian menyalahkan Hatta dalam peristiwa Madiun. Jika dalam salah satu sumber menyebutkan bahwa Sudirman tidak mendukung Hatta dalam menumpas pemberontak di Madiun, hal itu dapat disangkal. Dimana dalam buku Amrin  bahwa waktu pemberontakan itu meletus, Soedirman sedang sakit. Oleh karena itu, operasi untuk menumpas pemberontakan beliau serahkan kepada staff beliau. Tetapi Soedirman tetap memberikan petunjuk-petunjuk. Beliau selalu meminta laporan tentang jalnnya operasi. Hingga kemudia Madiun dapat direbut kembali.

Hatta juga yang mengatakan bahwa Soedirman tidak segan mengeluarkan pendapatnya terhadap politik yang dijalankan pemerintah.  Meski begitu, Hatta menilainya sosok yang taat kepada pemerintah, meski keras pendirian. Kedakatannya dengan Soedirman terlihat dalam kehidupan pribadi Hatta, perhatiannya terhadap Soedirman terlihat saat beliau mencarikan obat untuk Soedirman saat ia berada di Belanda. Hatta juga menjadi teman diskusi Soedirman di rumah sakit soal politik.

 Begitupun Soekarno, dengan pendirian Soedirman, Soekarno tetap tidak membiarkan Soedirman mundur dari jabatannya, karena Soekarno dan Hatta mengerti bahwa tak akan ada nyawa tentara tanpa Soedirman. Terlebih lagi pembelaan Soekarno atas peristiwa 3 Juli, bahwa Soedirman tidak memiliki keterlibatan dalam peristiwa itu. Soekarno dan Hatta memiliki pemikiran sendiri mengapa memutuskan untuk tinggal di Yogyakarta dariapda memenuhi janjinya untuk bergerilya bersama Soedirman. Bahwa penangkapan Soekarno Hatta beserta para menterinya, lebih menguntungkan dari sudut pandang laporan Komite Jasa Baik kepada PBB, karena mereka akan dianggap sebagai korban agresi Belanda. Dan juga menurut Hatta, tidak cukup banyak pasukan di kota yang bisa melindungi mereka saat bergerilya. Terlepas dari itu, Soekarno memiliki perhatian lebih kepada Soedirman di luar sebagai baawahan.Soekarno menganggap Soedirman sebagai adiknya sendiri. Soekarno tidak buta akan kemampuan Soedirman dalam memimpin tentara.

Berbeda dengan Sjahrir, Soekarno, dan Hatta hubungan Soedirman dengan Amir tidak terselasaikan karena setelah tidak menjabat lagi Amir kembali ke partai sosialisnya dan menghimpun massa untuk menentang pemerintahan. Sehingga posisi Amir berada di pihak oposisi. Itu lah sebabnya mengapa Hatta menggantikan kabinet Amir dan tidak membiarkan orang-orang yang berada di kabinet Amir meneruskan tugasnya, karena dianggap telah terpengaruh oleh ideologi komunis.

Soedirman bukan pribadi yang kukuh atas pendiriannya tanpa memepertimbangkan berbagai hal. Seperti yang dikatakan Hatta walaupun Soedirman adalah seorang yang keras hati, dan sangat membela pendiriannya, tetapi apabila pemerintah mengambil keputusan, ia akan menjalankan keputusan itu dengan taat dan sepenuh tenaganya. Karena menurut Soedirman bahwa tentara adalah alat negara, tentara tidak berpolitik dan politik tentara adalah politik negara. Jadi maksudnya bahwa tentara tidak memiliki wewenang untuk menentukan nasib negara. Tentara berada di bawah pimpinan pemerintah, bagaimana pun juga tentara harus mengikuti politik pemerintah tidak kemudian menentang dan berlaku sewenang-wenang. Soedirman menekankan dalam pidato-pidatonya bahwa pejuang Indonesia bertindak hanya untuk kepentingan nasional, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan.

Soedirman melihat, jika ada perpecahan antara pimpinan Negara dan Pimpinan Tentara maka akan berbahaya jika diketahui musuh. Sehingga walaupun keputusan pemerintah seringkali bertentangan dengan pemikirannya belaiau akan tetap tunduk kepada setiap keputusan. Karena beliau telah bersumpah untuk sanggup taat dan tunduk pada Pemerintah Negara Republik Indonesia. Tanggung jawabnya untuk membina dilakukan sepenuhnya, hingga keinginan agar setiap prajurit meneladani apa yang ia lakukan. Begitulah tindakan beliau sebagai teladan untuk para anak buahnya. Beliau menegaskan bahwa pimpinan tentara dan pimpinan negara sama sama mewujudkan kemerdekaan 100%.

Soedirman, Sjahrir, Soekarno, dan Hatta sadar betul bahwa pemerintah sipil dan tentara harus saling bekerjasama karena mereka saling melengkapi satu sama lain. Buktinya saat pemerintah sipil (diwakili Soekarno-Hatta) ditangakap oleh Belanda dan Yogyakarta dikuasasi Belanda, kemudian Belanda mengumumkan bahwa tentara Indonesia tidak ada. Tetapi tentara melakukan serangan umum 1 maret yang memukul mundur Belanda dari Yogyakarta. Dan dengan dikuasai ibukota oleh tentara menandakan bahwa Indonesia masih ada. Spoor  pemimpin tentara Belanda pada Agresi milternya yang kedua. menganggap bahwa Indonesia tidak becus dalam militer. Namun anggapan itu ditepiskan oleh pasukan yang bergerilya bersama-sama Soedirman. Bahwa menurut Brigadir Jenderal dan sejarawan militer B.Bouman, bahwa TNI dapat melakukan gerilya yang sesungguhnya. Dan Spoor tidak menyadari dalam gerilya tersebut dukungan rakyat yang ingin bebas dari Belanda sangatlah berperan.   Kesadaran akan kerjasama antara sipil dan militer, bahwa mereka adalah satu kesatuanlah yang menjadi pertimbangan Soedirman, Sjahrir, Soekarno dan Hatta untuk tetap seiring sejalan walaupun banyak cobaan yang hampir membuat mereka renggang.

Hingga berakhirlah masa Revolusi ini pada tahun 1949 dimana Belanda telah mengakui kedaulatan Republik Indonesia dalam perjanjian KMB. Sang Panglima Tinggi meneruskan kewajibannya. Tidak untuk Panglima Besar, satu bulan  setelah Indonesia merdeka tanpa gonjang ganjing Belanda lagi, beliau wafat karena sakitnya. Beliau wafat dalam damai, perjuangan telah usai, hubungan dengan tokoh pemerintahan yang juga adalah sahabat-sahabat beliau, telah baik.

DAFTAR PUSTAKA

Hidayat, Bagja, dkk. 2010. Sjahrir: Peran Besar Bung Kecil (Seri Buku Tempo: Bapak Bangsa). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Wijaya, Agoeng, dkk. 2012. Soedirman : Seorang Panglima, Seorang Martir (Seri Buku Tempo: Tokoh Militer) .

Imran, Amrin. 1978. Pahlawan Nasional: Panglima Besar Jenderal Soedirman. Jakarta: Mutiara.

Rose, Mavis. 1991. Indonesia Merdeka : Biografi Politik Mohammad Hatta.  Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sundhaussen, Ulf. 1986. Politik Militer Indonesia 1945-1967 , Menuju Dwi Fungsi ABRI. Jakarta: LP3ES

Romandhon MK, M. 2015. Soekarno, Hatta, Syahrir : Kisah & Memoar Tiga Macan Asia di Tengah Hiruk Pikuk Perjuangan. Yogyakarta: Araska.

Jamaludin, Jajang, dkk. 2015. Muhammad Yamin. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.

De Moor, J. A.. 2015. Jenderal Spoor: Kejayaan dan Tragedi Panglima Terakhir Tentara Belanda di Indonesia. Jakarta: Kompas